Heboh, Rebutan Sampah Plastik Perusahaan Nasional dan Multinasional

  • Whatsapp
Ilustrasi: Sampah sumber ekonomi yang terabaikan oleh masyarakat, tapi menjadi rebutan para pengusaha besar. Sumber: Dokpri | ASRUL HOESEIN

Liputan98.com – Beberapa hari belakangan ini, sebuah kehebohan baru terjadi pada pengelolaan sampah plastik. Sumber kehebohan itu ditulis oleh asosiasi daur ulang plastik Indonesia (ADUPI) melalui situsnya adupi.org diawali dengan masuknya perusahaan Coca-Cola Amatil Indonesia ke bisnis daur ulang Polyethylene Terephthalate (PET) di Indonesia dengan menggandeng perusahaan multinasional Dynapack Asia (Dynapack). Beberapa pihak mempertanyakan keputusan itu karena dinilai industri daur ulang PET di Nusantara sudah berjalan dengan baik.

“Masalah PET di Indonesia itu sudah selesai, pemulung saja rebutan PET karena nilai ekonomisnya tinggi dan jumlah pendaur ulangnya juga banyak,” kata Lintong Manurung, Ketua Umum Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP).

Read More

Dalam siaran persnya, Rabu (27/5), Presiden Direktur Coca-Cola Amatil Indonesia, Kadir Gunduz, menjelaskan bahwa Amatil Indonesia dan Dynapack telah membentuk tim yang bersama-sama bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing perusahaan dalam proses produksi dan daur ulang, sebagai bagian kajian fasilitas ini.

Kadir Gunduz, menyatakan bahwa kerja sama joint venture ini merupakan langkah perubahan lingkungan nyata menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan untuk plastik dan circular ekonomi untuk meningkatkan kualitas limbah PET untuk produk makanan. Juga untuk mengimplementasikan visi Coca-Cola sebagai perusahaan “World without Waste”.

Menurut dia, Coca-Cola itu perusahaan raksasa luar biasa, uangnya banyak. Mestinya mau bantu penyelesaian masalah lingkungan di Indonesia. Selayaknya ia juga tidak masuk ke bisnis yang sudah dipegang oleh orang-orang kecil.

Ngapain cari duit disitu, di minuman saja Coca-Cola sudah dapat untung besar,” ujar Lintong.

Lintong mensinyalir, dengan masuknya Coca-Cola ke bisnis daur ulang salah satu tujuannya adalah cari duit, bukan semata persoalan menyelesaikan sampah plastik. Kalau tujuannya tidak nyari duit, kenapa ia tidak bekerja sama menyelesaikan persoalan sampahnya dengan pabrik-pabrik kecil yang sudah ada.

Lintong menganalogikan, masuknya Coca-Cola ke bisnis daur ulang, seperti orang atau rumah tangga buang sampah setiap bulan dengan kewajiban membayar iuran Rp200 ribu ke petugas kebersihan atau pihak RT/RW setempat. Karena tidak mau bayar iuran, maka orang tersebut membuang sendiri sampahnya.

“Salah tidak, tapi tidak etis. Dugaan saya, masuknya Coca-Cola ke daur ulang ini ingin menjadi perusahaan pertama yang mendeklarasikan peduli lingkungan sekalian promosi dan cari duit,” tukas Lintong.

Pemerintah, lanjut Lintong, harus mengutamakan masalah pemerataan pembangunan dan kesempatan berusaha. Tujuannya agar pembangunan jangan dikuaisai oleh sekelompok orang yang punya uang dan teknologi.

“Yang kecil juga harus dibagi, supaya tersebar, ada pembagian kue pembangunan secara merata,” kata Lintong.

Lintong menjelaskan, penetapan kebijakan dan pelaksanaan EPR dari pemerintah dan stakeholder di bidang penanganan persampahan plastik seharusnya diprioritaskan untuk pengolahan daur ulang jenis plastik yang tidak layak di daur ulang. “Di Indonesia, plastik jenis PET sudah dapat ditangani dengan baik oleh industri daur ulang existing,” ucap dia.

Hal senada diungkapkan Bendahara Umum Adupi Randi Saputra. Menurut dia, sah-sah saja investor masuk ke Indonesia untuk berkompetisi dengan pelaku industri lokal, tapi harus ada pertimbangan selain bisnis, yaitu waste management dan unrecycled material yang bisa dikerjakan oleh perusahaan multinasional sebagai pionir.

“Memang kita akui yang terpukul pertama adalah industri daur ulang PET karena perusahaan besar masuk pure bisnis dan kita tak bisa menghalangi investor untuk terjun ke bisnis yang menarik. Lebih bijaksana kalau investor menjadi pionir dalam produk-produk yang belum terproses dengan baik daur ulangnya,” kata dia.

Terjadi protes atau pro-kontra dari lembaga swadaya masyarakat dan industri berbahan baku daur ulang plastik khususnya ex sampah plastik botol mineral atau PET (Polyethylene Terephthalate) kepada kegiatan usaha kelola sampah plastik PET oleh perusahaan besar multinasional yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana pemberitaan yang ada di website adupi.org “Masuknya Coca-Cola ke Bisnis Daur Ulang Dipertanyakan”

Akibat masuknya perusahaan raksasa PT. Coca Cola Indonesia ke bisnis daur ulang PET dengan menggandeng perusahaan multinasional Dynapack Asia (Dynapack), Hal ini dianggap oleh industri daur ulang nasional mengganggu usaha kecil.

Usaha kecil yang mana sebenarnya, karena industri yang menggunakan scrap PET adalah industri skala besar nasional juga. Bukan industri skala UKM, sebagaimana dilansir dalam pemberitaan tersebut. Mungkin kalau ditelusuri, juga menggunakan dana investasi asing oleh perusahaan yang dominasi penggunaan bahan plastik PET.

Coca Cola  termasuk penghasil sampah kemasan. Bersama kelompokmya telah menginisiasi pembentukan Packaging Recovery Organization (PRO), yakni sebuah organisasi untuk mengelola sampah kemasan dalam mendorong penerapan circular economy, untuk mengatasi persoalan banyaknya sampah kemasan yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik. PRO dibentuk bersama beberapa perusahaan yang tergabung dalam Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment (Praise).

Coca-Cola sebagai perusahaan raksasa dianggap tidak pantas masuk ke bisnis berbahan baku sampah plastik PET tersebut. Dianggap tidak etis, lucu juga menghubungkan hal etis disini, karena memangnya selama ini industri daur ulang sudah berlaku etis dalam pengelolaan sampah. Sementara apa yang dilakukan oleh PT. Coca Cola sama saja dengan PT. Danone  Indonesia dan PT. Kemasan Ciptatama Sempurna, PT. Unilever Indonesia dan lainnya yaitu ingin menarik sampah dari ex produknya sendiri.

Jadi persaingan ini sebenarnya membuktikan bahwa industri daur ulang plastik tidak memiliki binaan pengelola sampah garda terdepan, kecuali mungkin perwakilan usahanya sendiri yang tersebar di daerah untuk membeli scrap PET. Karena kelihatan risau dan ketakutan tidak mendapatkan barang scrap PET.  Bisa jadi pula sudah tidak leluasa lagi seenaknya menentukan harga scrap PET, karena ada pengusaha “pelapak berdasi” yang baru menjadi saingannya.

Sebenarnya dengan adanya Coca-Cola atau Danone atau siapa saja yang ingin berbisnis sampah,  itu akan memberi keuntungan para pemulung, pelapak, bank sampah asal tersistem sesuai regulasi. Sekaligus memberi peringatan atau perhatian kepada industri daur ulang plastik untuk introspeksi, bahwa selama ini memang mereka kurang ikut berperan terhadap perbaikan pengelolaan sampah di Indonesia.

Perlu juga diketahui bahwa apa yang dilakukan sendiri oleh Coca-Cola, Danon, Unilever, PT Tetra Pak Indonesia, Arta Boga Cemerlang (Orang Tua Group) dan lainnya itu bukan pula masuk kategori melaksanakan Extaended Produsen Responsibility (EPR). Karena bukan dengan cara demikian mengaplikasi EPR. Tapi bisa saja mereka melakukan ujicoba, sebelum pemerintah menentukan sistem baku EPR di Indonesia.

H. Asrul Hoesein, Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan melalui blog pribadinya di Kompasiana menjelaskan, Usaha kecil yang mana sebenarnya, karena industri yang menggunakan scrap PET adalah industri skala besar nasional juga. Bukan industri skala UKM, sebagaimana dilansir dalam pemberitaan tersebut. Mungkin kalau ditelusuri, juga menggunakan dana investasi asing oleh perusahaan yang dominasi penggunaan bahan plastik PET.

Coca Cola  termasuk penghasil sampah kemasan. Bersama kelompokmya telah menginisiasi pembentukan Packaging Recovery Organization (PRO), yakni sebuah organisasi untuk mengelola sampah kemasan dalam mendorong penerapan circular economy, untuk mengatasi persoalan banyaknya sampah kemasan yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik. PRO dibentuk bersama beberapa perusahaan yang tergabung dalam Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment

Perlu juga diketahui bahwa apa yang dilakukan sendiri oleh Coca-Cola, Danon, Unilever, PT Tetra Pak Indonesia, Arta Boga Cemerlang (Orang Tua Group) dan lainnya itu bukan pula masuk kategori melaksanakan Extaended Produsen Responsibility (EPR). Karena bukan dengan cara demikian mengaplikasi EPR. Tapi bisa saja mereka melakukan ujicoba, sebelum pemerintah menentukan sistem baku EPR di Indonesia.

Kadin dan Fungsi Asosiasi 

H.Asrul Hoesein menyatakan yang justru mengherankan adalah asosiasi industri daur ulang plastik yang merasa dirugikan, kenapa tidak manfaatkan asosiasinya untuk merangkul para pihak, antara lain lintas asosiasi, LSM/NGO yang paham masalah problematik tata kelola sampah serta perusahaan berkemasan itu sendiri membuat paper sistem dan kebijakan EPR lalu mendesak pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang berbasis regulasi.

Bukan justru saling bersinggungan diluar, yang tidak ada artinya. Malah lebih memperlihatkan permainan yang mengarah pada subyektifitas dan kekakuan dalam berusaha dan berorganisasi. Bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan perusahaan atau kelompok sendiri yang subyektif. Manfaatkan organisasi ke jalan yang benar, jangan malah ingin melindungi permainan kotor dibalik organisasi.

Itulah gunanya keberadaan organisasi atau asosiasi untuk mengawal usahanya agar berada pada rel dan norma yang ada,  jangan diputar balik fungsi asosiasi.

Kadin Indonesia juga harusnya turun menengahi masalah sampah tersebut. Tidak boleh dibiarkan perusahaan nasional dan multinasional bertindak seenaknya, bisa tambah hancur pengelolaan sampah. Organisasi di persampahan juga terlalu banyak saling silang dan tidak saling menguatkan, justru saling melemahkan.

Siapa Pengelola Sampah

Industri daur ulang plastik juga selama ini belum masuk sebagai kategori pengelola sampah, karena mereka hanya membeli bebas bahan baku plastik khususnya jenis scrap PET dan lainnya. Pengelola sampah itu merupakan rangkaian hulu-hilir, rantai kegiatannya harus terintegrasi.

Mereka harus bahu membahu, gotong-royong Memastikan perbedaan. Perhatikan sampah itu sendiri berbaur rupa benda yang berbeda jadi satu dan dipilah Lalu dimanfaatkan, itulah kehidupan paradox yang harus dimaknai positif. Jangan hidup linear seperti sampah itu sendiri.

Makanya dari dulu industri daur ulang kurang peduli atas adanya bank sampah dan terlebih munculnya pembentukan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) sebagai medium circular economy pengelolaan sampah di Indonesia, karena mungkin merasa terganggu, padahal justru PKPS akan menjadi penyelaras kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah hulu-hilir.

Disitulah Kesalahpahaman industri daur ulang terhadap PKPS, malah PKPS akan membantu industri daur ulang, industri berkemasan, usaha pelapak, pemulung dan pengelola bank sampah. Semua penghasil dan pengelola sampah berhak menjadi anggota biasa dan/atau anggota luar biasa PKPS. Kepemilikan PKPS bersifat multy stakeholder dan bukan single stakeholder.

PKPS merupakan pusat kordinasi pembinaan sosial dan bisnis para pihak pengelola sampah, termasuk hubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Artinya PKPS adalah basis circular economy, silakan baca regulasi dengan baik dan jangan baca dan pahami hanya pasal per pasal saja. Termasuk baca regulasi turunannya.

Jadi dengan adanya Coca Cola ikut masuk dalam perdagangan PET ini, justru lebih bagus dan menggairahkan para pemulung dan pelapak. Minimal Ada alternatif untuk menjual scrap PET dan tidak mudah lagi dipermainkan oleh industri daur ulang dalam negeri yang juga telah memasang perwakilan perusahaannya di daerah-daerah. Justru perusahaan industri daur ulang akan melakukan usaha bank sampah, bila bermain sendiri. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.