Kadin Kepri Minta Menteri Perekonomian Batalkan Perka BP Batam Nomor 3 tahun 2020 karena Menghambat Investasi

  • Whatsapp
Yustinus, Wakil Ketua Umum Kadin Kepri

Liputan98.com, Batam – Kamar Dagang dan Industri Kepulauan Riau, Jumat, 18 Juni 2020 mengirimkan surat ke Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Ir. Airlangga Hartato, M.B.A., M.M.T.

Permohonan pembatalan itu disampaikan kadin setelah melihat perkebmangan investasi di Batam belakangan ini semakin menurun, disisi lain, negara lain sedang sibuk memberikan insentif bagi dunia usaha, manakala BP Batam membuat peraturan yang semakin memmberatkan dan bisa menghambat minat investor ke Batam.

Read More

Menurut Wakil Ketua Kadin Kepri Bidang Investasi, Yustinus, isi Peraturan Kepala BP Batam yang dikeluhkan Kadin setidaknya ada tiga hal. Ketiga pasal itu dianggap menghambat pertumbuhan perekononomian dan investasi di Batam dianggap bertentangan dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis,.

Dalam kajian Kadin, pasal 20 ayat 2 terkait kewajiban untuk pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) atas permohonan hanya diberikan 10 hari kalender,  dinilai sangat memberatkan dalam penyediaan dana awal investasi yang sangat pendek waktunya, karena tidak memenuhi asas proposionalitas kondisi dan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan di Pasal 20 ayat 6, dinyatakan “Selain UWT, BP Batam dapat menerima uang pemasukan lainnya, dan setiap Pengguna lahan diwajibkan untuk menyediakan dana jaminan Investasi sebesar 20% dari total Nilai Investasi yang dapat dicairkan atas persetujuan tertulis BP Batam,” ujarnya. Ketentuan seperti ini sangat sangat memberatkan investor untuk berinvestasi di Pulau Batam.

Dalam pandanghannya, ketentuan Pasal 33 terkait Prosedur Pengalihan Hak juga tidak sesuai.“Peralihan Hak hanya dapat dialkukan diatas tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah”, point ini jelas akan mematikan perputaran peluang bisnis properti dan transaksi lainnya terkait lahan berstatus HPL. Sebab bisa terjadi biaya pengurusan sertifikat jauh lebih mahal dari kewajiban UWT, maka fakta dilapangan hampir sebagian besar masyarakat enggan mensertifikatkan lahannya, karena tingginya biaya BBHTB, dibanding dengan kewajiban UWT. Beban ini makin berat karena dibebankan banyak kewajiban berbiaya tinggi yakni, UWT, PBB, dan BPHTB atan lahan yang status diatas HPL.

Disamping itu, pasal 35 terkait investor yang akan memperpanjang penggunaan lahannya, dinyatakan pada ayat 1 “Permohonan Perpanjangan alokasi lahan atau Pembaharuan Alokasi Lahan dapat diajukan paling cepat 10 tahun dan paling lambat enam tahun sebelum berakhirnya masa berlaku penggunaan lahan dengan syarat telah terbangun. Jo ayat 4 menyatakan “Permohonan Perpanjangan yang diajukan melebihi dari batas akhir sebagaimana diatur dala ayat 1 diatas dikenakan sanksi 2% dari nilai UWT setiap bulan keterlambatan.” Dalam hal ini jelas tidak ada rujukan hukumnya dan sangat merugikan para pengguna yang sudah berjasa membangun Batam, belum waktunya habis dapat dikenakan Denda. Hal ini mengambarkan penyimpangan peran dan fungsi sebagai Pemegang HPL bergeser dari Regulator lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur, menguasai menjadi lembaga yang menjadi Pemilik Lahan sehingga suka-suka menetapkan dendanya atau dapat dikatakan mengubah fungi dan peran “lahan untuk pengembangan menjadi lahan komersial”.

Atas dasar itu, Kadin mengusulkan kepada menteri agar Menko Perekomian selaku Ketua Dewan Kawasan Nasional dan Dewan Kawasan Batam untuk “memerintahkan Kepala BP Batam membatalkan atau meninjau ulang Perka 3 tahun 2020. Sebelum dilakukan revisi, agar tidak terjadi kekosongan hukum terkait pengalokasian lahan, agar kembali diberlakukan Perka 27 tahun 2017.”
Dalam penyempuranaan Perka Nomor 3 yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan investasi, mohon untuk melibatakan pelaku usaha dan Kadin dalam perumusannya sehingga tidak terjadi penyimpangan jauh dari amanat regulasi yang ada, agar dapat investasi bisa tumbuh dan perekonomian Batam lebih baik lagi.

Surat Kadin juga ditembuskan kepada seluruh Anggota Dewan Kawasan Batam, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala BPN RI, Panglima TNI RI, Kepala Kepolisian RI, Sekretaris Kabinet RI, Gubernur Kepulauan Riau, Ketua DPRD Kepulauan Riau, dan Walikota Batam.*

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.