Pemko Batam Akui Tak Mampu Batasi Gerai Indomaret dan Alfamart

  • Whatsapp
RDP DPRD Batam dan FORPPI terkait maraknya Indomaret dan Alfamart di Kantor DPRD Batam, Senin (22/6/2020).

Liputan98.com, Batam – Pemko Batam sebelumnya membatasi izin operasi 150 gerai masing-masing untuk Indomaret dan Afmart di Kota Batam. Fakta di lapangan, saat ini toko retail berjaringan itu melebihi kuota yang ada.

Saat ini, ada 194 gerai Indomaret dan 167 gerai Alfamart. Total gerai keduanya ada sebanyak 361 gerai di seluruh penjuru Kota Batam.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam Firmasnyah mengatakan, Pemko Batam tidak bisa membatasi keberadaan Indomaret dan Alfamart. Hal ini dikarenakan pengurusan izin sudah melalui sistem One Single Submission (OSS) yang langsung berurusan dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

“Kami tidak bisa halangi mereka untuk beroperasi atau menambah gerai jika sudah memenuhi syarat. Karena sekarang semua perizinan usaha sudah menggunakan sistem OSS yang langsung terhubung ke pemerintah pusat,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Batam di DPRD Batam, Senin (22/6/2020).

Saat ini, katanya, pemerintah daerah tidak bisa mencegah jika ada pengajuan penambahan gerai. Menurut dia, Pemko Batam pernah mencoba membatasi keberadaan Indomaret dan Alfamart di Kota Batam. Namun usaha itu mendapatkan teguran dari Ombudsman.

“Itulah salah satu kelebihan dan kekurangan dari sistem OSS ini. Kami juga tidak tahu ada penambahan. Setelah dicek di sistem baru, kami bisa tahu ada penambahan,” ujarnya.

Sebelum ada sistem OSS ini, setiap perizinan wajib melampirkan izin domisili dari kecamatan dan kelurahan. Hal tersebut untuk memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan.

“Saat ini gerai keduanya sudah mencapai 361 toko di Kota Batam. Di antaranya, 194 toko Indomaret dan 167 toko Alfamart. Data itu dari tahun 2015 sampai awal tahun 2019. Sesuai arahan wali kota Batam sampai sekarang tidak ada lagi penambahan. Hanya saja permintaan relokasi sebanyak 18 izin,” katanya.

Terkait pembatasan di lokasi, Firmansyah mengatakan, hal tersebut bisa dilakukan jika Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ruang Detail Tata Ruang (RDTR) yang sedang dalam proses pembahasan di DPRD Batam disahkan.

“Jika sudah ada Perda RDTR ini kami akan mudah membatasi berapa jumlah gerai di setiap kelurahan dan kecamatan,” katanya.(*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.