UMKM Mati Dampak Menjamurnya Alfamart dan Indomart, DPRD : Salah Pemko Batam

  • Whatsapp
DPRD Batam menggelar RDP bersama FORPPI Batam dab Pemko Batam di Ruang Rapim DPRD Batam, Senin (22/6/2020). Foto Istimewa

Liputan98.com, Batam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Kepri, memberikan pandangan negatif kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Pemerintah daerah itu, dinilai sengaja membiarkan Indomaret dan Alfamart menjamur hingga ke pelosok-pelosok Kota Batam. Hal itu, sebagai penyebab matinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batam.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Utusan Sarumaha mengatakan, penyebab matinya UMKM di Batam bukan karena merebaknya Virus Corona (Covid-19) atau resesi ekonomi yang sedang terjadi. Melainkan keberadaan Alfamart dan Indomart yang tidak bisa dibendung. Otomatis para UMKM tidak bisa bersaing dengan platform tersebut.

“Pemko Batam gagal menerapkan prinsip kehati-hatian dan telah banyak membunuh pedagang-pedagang kita. Kami dari komisi I berikan rapor merah kepada Pemko Batam karena telah gagal,” katanya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Kota Batam bersama Pemko Batam di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Batam, Senin (22/6/2020).

Selain itu, menurutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam harus terlebih dahulu melakukan survei sebelum memberikan rekomendasi izin beroperasi kepada kedua gerai tersebut. Mengingat platform tersebut merupakan pemain besar, ditambah jaringan yang sangat luas. Tidak mungkin UMKM dapat bersaing.

“Itu yang menentukan lokasi berdirinya siapa, harus ada survei layak atau tidak. Tapi yang terjadi sekarang semua lokasi itu tidak layak. Sekarang UMKM udah pada mati, siapa yang harus disalahkan,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah harus melakukan evaluasi kembali keberadaan Indomaret & Alfamart di Kota Batam. Apakah kehadiran toko modern tersebut lebih banyak manfaat atau mudharatnya.

Wali Kota Batam, sambungnya, harus belajar dari daerah-daerah lain yang tidak memberikan izin berdiri kepada Indomaret dan Alfamart karena ingin melindungi usaha toko milik masyarakatnya seperti, di Kabupaten Bintan, Karimun dan daerah lainnya.

“Kepala daerah harus memiliki inovasi dalam melindungi pengusaha UKM. Jangan lagi ada izin-izin baru untuk Indomaret dan Alfamart,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husen menambahkan, pemerintah daerah juga harus membuat regulasi yang mengatur agar Indomaret dan Alfamart menampung produk-produk UMKM lokal yang minim modal.

“Sekarang mereka (Alfamart dan Indomart) jualan makanan. Bisa jadi besok mereka jualan nasi, gas dan lain-lain. Semua diborong sama mereka. UMKM lokal dapat apa,” kesal Harmidi.(nug)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.