FORPPI : Kehadiran Alfamart & Indomart Membunuh UMKM Batam

  • Whatsapp
Gerai Alfamart disalah satu kawasan pemukiman padat penduduk.(ist)

Liputan98.com, Batam – Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) menyampaikan sikap kepada Walikota Batam dan DPRD Kota Batam atas kehadiran Indomaret dan Alfamart di Kota Batam, Kepulauan Riau yang telah membuat pelaku ekonomi kecil dan ekonomi kerakyatan tergerus sehingga banyak yang kehilangan pencaharian dan pekerjaan.

Ketua FORPPI Muhammad Nur menyampaikan dan menuntut sehubungan dengan hal itu, usaha yang dijalankan oleh Indomaret dan Alfamart dinilai mengambil alih domain ekonomi kerakyatan. Harusnya Pemerintah Kota Batam dapat mengurangi jumlah Indomaret dan Alfamat miinimal 70 persen dari jumlah yang ada.

“Harusnya, keberadaan Indomaret dan Alfamart hanya dibolehkan berdiri di kawasan pusat bisnis di Kota Batam seperti Nagoya dan Jodoh. Melarang pendirian Alfamart dan Indomaret di kawasan diluar kawasan pusat bisnis, apalagi di kawasan perumahan. Harusnya Pemerintah Kota dapat meminimalisir hal itu terjadi,” katanya, Selasa (23/6) di Batam.

Selain itu, peran Pemko dalam hal ini adalah, meminta dengan tegas agar Indomaret dan Alfamart menampung dan menjual produk lokal minimal 30 persen di dalam gerai yang tersedia. Pemerintah Kota Batam, kata Nur, wajib memberikan perhatian dan peluang bagi pelaku ekonomi kerakyatan dengan memberikan bantuan modal bergulir.

“Karena selama ini pelaku ekonomi kerakyatan sudah membantu pemerintah Kota Batam melalui pembayaran Pajak-pajak Daerah seperti Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Restoran, Pajak Parkir dan pajak-pajak daerah lain,” ujarnya.

Pajak Daerah yang bayar oleh pelaku ekonomi kerakyatan, menurut Nur, sesungguhnya bukan uang miliki Walikota dan jajarannya, tetapi PAD yang berasal dari masyarakat Kota Batam yang selama ini taat membayar pajak yang dapat dialokasikan sebagaimana mestinya.

“Maka disaat ekonomi susah dan pandemi Covid-19 melanda seperti sekarang ini, saatnya Pemerintah Kota hadir dan berperan menyalurkan uang pajak yang telah dihimpun untuk membantu ekonomi kerakyatan yang berkeadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nur menjabarkan, sejatinya FORPPI menunggu aksi nyata dari Pemerintah Kota Batam untuk memenuhi tuntutan ini dalam kurun waktu satu bulan kalender terhitung mulai pernyataan sikap ini kami bacakan.

“Meminta kepada Pimpinan DPRD, agar dalam Rapat Dengar Pendapat berikutnya, dapat menghadirkan manajemen Indomaret dan Alfamart untuk didudukan untuk mendengarkan keluhan yang selama ini dirasakan maayarakat kecil supaya dapat mencari solusi nyata,” tuturnya.(nug)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.