Hijazi Tawarkan Konsep Disentralisasi Dua Kepemimpinan di Batam

  • Whatsapp
Ketua DPD I Golkar Kepri Maruf Maulana bersama Ahmad Hijazi.(foto;Liputan98.com)

Liputan98.com, Batam – Bakal Calon Walikota Batam dari Partai Golkar Ahmad Hijazi menawarkan konsep kepemimpinan Batam lima tahun kedepan. Dengan memegang dua tampuk pimpinan lembaga negara, Batam harus bisa meningkatkan daya saing, disentralisasi kebijakan akan lebih efektif.

Di Batam, kata dia, harusnya pemerintahan daerah melakukan disentralisasi otonomi daerah. Urusan wajib antar dua lembaga pemerintahan di Batam, musti lebih cepat tepat dan efisien lantaran telah menjadi satu komando. Urusan BP dan Pemko Batam harus disejalankan dengan pengawasan.

“Disamping penanganan Covid-19, tidak ada alasan Batam vakum dalan upaya peningkatan daya saing sektor Indusri dan ekspor-impor. Mengingat daerah ini memiliki keunggulan diletak geografis, sangat disayangkan tidak dimanfaatkan. Kepelabuhanan logistik perlu segera pembenahan,” ujarnya.

Mangayomi rakyat itu hal wajib, bisa langsung melaksanaakan apa yang musti dilakukan. Batam sebagai FTZ harus dikordinasikan, apalagi yang telah berstatus ex-officio satu kepemimpinan, sangat diharapkan bergerak maju dan menyelesaikan ketertinggalan dari daerah lain.

BP Batam sebagai pelaksana harus lebih efektif, urusan bidang sosial, keagamaan, kesehatan dan kebudayaan ditingkatkan melalui OPD di Pemko Batam. BP Batam harusnya lebih menekankan kepada daya saing Batam semakin baik. Sektor Industri harusnya lebih ditingkatkan, sarana pendukung ekspor-impor seperti Pelabuhan bongkar muat dan logistik Bandara harus mengikuti perkembangan.

Mantan Kadisperindag Kota Batam dan Sekda Riau ini berimajenasi bagaimana di Batam tidak perlu lagi double handling saat mengirim hasil industri dan lainnya. Impor bahan baku juga lebih diperhatikan, bagaimana bahan baku lokal baiknya lebih ditingkatkan untuk dimafaatkan industri dalam negri.

Apabila tidak berjalan, menurutnya lebih baik dikembalikan pemangku jabatan kepala BP Batam kepada keputusan Kemenko Perekonomian. Pemko Batam dalam hal ini, harus fokus kepada urusan kemasalahatan hajat hidup masyarakat, kemudahan berusaha bagi UMKM, ketersediaan bahan pangan, meringankan beban biaya hidup murah.

“Harusnya urusan kesua lembaga itu, tidak dicampuradukan dibawah satu kepemimpinan. Lebih berkonsentrasi kepada urusan Batam sebagai free trade zone (FTZ), harus sejalan dengan aspek tatanan kepengurusan yang telah dikordinasikan dengan pemerintah pusat. Kompetisi lebih terarah dengan difasilitasi pemerintah pusat,” katanya.

Penyelenggara pemerintah daerah harus mengurusi disentralisasi otonomi daerah dengan basic FTZ. Menciptakan atmosfir investasi yang semakin baik, tidak beralih dari konsep awal tujuan dikembangkanya sebuah daerah. Batam, perlu pembenahan bukan hanya dari segi sarana dan pra sarana namun sumber daya manusia (SDM) juga perlu diperhatikan.(nug)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.