FMPK Datangi Disdik Kepri Tuntut Dugaan Korupsi Pengadaan Ribuan Unit Laptop

  • Whatsapp
Aksi unjuk rasa FMPK di depan Kantor Disdik Kepri, Selasa (7/7) di Tanjungpinang.(ist)

Liputan98.com, Tanjungpinang – Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemerhati Kebijakan (FMPK) berunjuk rasa di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri atas dugaan mark up pengadaan 2.400 unit laptop pada Tahun 2019, Selasa (7/7).

Kordinator FMPK Ramadhani mengatakan, aksi unjuk rasa ini sengaja dilakukan untuk meminta kejelasan pada Disdik Kepri yang dinilai tidak transparansi dalam penyaluran laptop sebanyak 2.400 unit unyuk mendukung belajar mengajar tingkat SLTA se Kepri.

“Ini yang perlu kita kejar, dari nilai anggaran itu sangat tidak masuk akal dan spesifikasi unitnya tidak sesuai dengan realitas. Diduga adanya indikasi mark up yang berpotensi terjadi korupsi,” katanya.

Lebih lanjut, Ramadhani menyampaikan, selain tuntutan tersebut, pihaknya juga mengeluarkan penyataan sikap untuk mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri untuk segera mengusut tuntas dugaan Mark UP pengadaan laptop tahun anggaran 2019 di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

Selain itu, FMPK meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengkroscek kebenaran dari jumlah laptop yang beredar di seluruh SLTA sederajad di Kepri, apakah sesuai dengan jumlah dan kapasitas dari pengadaan laptop tahun anggaran 2019 Disdik Kepri.

“Besar dugaan kami adanya tindak pidana korupsi, dimana tahapan proyek pengadaan dinilai maladministrasi,” ujarnya.

Menurutnya, aparat penegakan hukum dalam hal ini pihak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut andil memproses dugaan penggelembungan anggaran pengadaan laptop di Disdik Kepri yang menelan anggaran sebesar Rp 22.387.200.000 itu.

Pihaknya juga, mendesak DPRD Kepri untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengadaan laptop yang telah di anggarkan di Komisi IV DPRD Kepri. Kuat dugaan terdapat praktik pelanggaran hukum dari proses pengadaan tersebut.

“Selain itu juga meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Usai menyampai tuntutan para demonstran membubarkan diri, namun mereka berjanji akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih besar, apabila masalah ini tidak ada klarifikasi dari pihak Disdik Provinsi Kepri.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.