12 Kecamatan di Batam Salah Penggangaran Dalam Temuan BPK

  • Whatsapp
Kantor Wali Kota Batam.(ist)

Liputan98.com, Batam – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri dalam laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern tahun 2019 di Kota Batam mengungkapkan tujuh temuan pemeriksaan penganggaran Belanja Pada 14 OPD diduga tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 53.517.826.000.

BPK Kepri menyebutkan, kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa pada bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam sebesar Rp27.194.400.000. Sisanya, temuan kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada 12 Kecamatan sebesar Rp26.242.726.000.

Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada 12 Kecamatan diketahui sebesar Rp 26.242.726.000 berdasarkan LHP atas LKPJ TA 2019.

Menurut BPK Kepri, Pemerintah Kota Batam menyajikan Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2019 sebesar Rp 904.406.874.943,00 naik 6,37% dibandingkan TA sebelumnya sebesar Rp850.235.081.538,77.

Pada realisasi belanja tersebut, terdapat belanja barang dan jasa untuk kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik TA 2019 dengan anggaran Rp 26.964.669.500,00 dan Realisasi Rp26.242.726.000,00 atau 97,32% dengan rincian sebagai berikut sebagaiman tabel dibawah ini.

Dari nilai realisasi kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Pelayanan Publik sebesar Rp26.242.726.000,00 tersebut terdapat pembayaran honorarium berupa insentif kepada prangkat RT/RW, insentif kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan belanja lainnya seperti sewa gedung, perjalanan dinas, dan lain lain sebagai tabel dibawah ini.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.