Pilkada Langsung, Partai Politik dan KKN

  • Whatsapp
Foto: Muhammad Ahsan Thamrin, Praktisi HUkum (Dokumen Pribadi)

Liputan98.com – TIDAK lama lagi kita akan melaksanakan Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Ada 270 kabupaten dan kota yang tersebar di sembilan provinsi wilayah Indonesia, yang akan menyelenggarakan Pikada serentak, 9 Desember 2020 ini.

Namun, seperti Pilkada sebelumnya, memasuki tahapan Pilkada serentak 2020 ini, kita menyaksikan kembali politik dinasti marak. Kebanyakan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, kembali didominasi keluarga dan sanak saudara.

Kepala daerah yang sementara menjabat atau telah menjabat dua periode akan memunculkan istri, anak, menantu, keponakan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Baik, untuk pemilihan gubernur maupun bupati atau walikota.

Banyak kejadian dalam Pilkada, dimana setelah sang ayah menyelesaikan tugasnya sebagai walikota atau bupati dan kembali maju sebagai calon gubernur. Maka, sang anak mengisi jabatan yang ditinggalkan anaknya. Kejadian seperti ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Apakah politik dinasti salah? Tentu tidak! Karena konstitusi menjamin hak setiap orang untuk berpolitik. Baik untuk memilih maupun dipilih. Termasuk untuk mencalonkan diri menjadi kepala dan wakil kepala daerah.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.