Terlibat Kasus SPPD Fiktif, Mantan Sekwan Karimun Ditahan Polisi

  • Whatsapp
Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adenan dalam Pers Rilis, Kamis (9/7/2020).(ist)

Liputan98.com, Karimun – Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun tahun anggaran 2016 memasuki babak baru.

Baru- baru ini, Penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Karimun lakukan penahanan terhadap satu orang tersangka berinisial BZ selaku Mantan Bendahara Sekretariat DPRD Karimun.

Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adenan dalam Pers Rilis, Kamis (9/7/2020) di Mapolres Karimun mengatakan, pihaknya secara resmi telah melakukan penahanan terhadap satu orang tersamgka berinisial Bz atas dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktìf di DPRD Karimun.

“Untuk tersangka Bz telah kita lakukan penahanan sejak 5 hari lalu. Penahanan kita lakukan sebagai kesiapan pelaksanaan tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti),” kata Adenan.

Dalam kasus perjalanan dinas fiktif tersebut, Polres Karimun telah menetapkan dua orang tersangka diantaranya, Mantan Sekretaris DPRD Karimun BZ dan Sekretaris DPRD Karimun Ua.

Untuk tersangka UA, Kapolres mengatakan saat ini sedang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Karimun dan belum dilakukan penahanan.

“Tersangka UA masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, belum kita lakukan penahanan,” katanya.

Adenan menjelaskan, dari perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI didapati total kerugian ditimbulkan dalam kasus ini berjumlah Rp 1.681.680.311.643

Seluruh dana itu, kata Kapolres disalahgunakan dengan modus perjalanan dinas terhadap 92 orang pimpinan dan staf; bukti pertanggungjawaban dinas fiktif; perjalanan dinas mantan ketua DPRD Karimun; perjalanan dinas dalam lingkungan pemerintah daerah Karimun; dan pertanggungjawaban belanja makan minum penyedia.

“Barang bukti yang telah kita sita dalam kasus ini antara lain surat, dokumen dengan pelaksanaan pertanggung jawaban kegiatan perjalanan dinas sekretaris DPRD tahun 2016,” katanya.

Adenan mengatakan, terhadap tersangka UA ditetapkan sebagai tersangka lantatan diduga melakukan penandatanganan kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas fiktif yang digunakan oleh BZ.

“UA itu penandatanganan kwitansi pembayaran dinas mantan ketua DPRD dengan komponen biaya tidak boleh dibayarkan, kemudian mengetahui penggunaan dana OP T.A 2016 oleh BZ ini,” katanya.

Penanganan terhadap kasus ini sudah cukup lama, hingga saat ini 102 orang saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian. Dalam kasus ini, tersangka BZ dan UA dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.(ky)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.