Tempat Kerja Akan Tutup, Karyawan Bintan Lagon Geruduk Disnaker Bintan

  • Whatsapp

Liputan, BintanĀ  – Sejumlah Karyawan Bintan Lagon Resort menggeruduk Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bintan, Tanjungpinang terkait rencana penuntupan Hotel Bintan Lagon, Selasa (4/8/2020).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bintan, Indra Hidayat mengatakan, pekerja hotel Bintan Lagon Resort datang untuk berkonsultasi terkait rencana penutupan hotel tersebut.

Berdasarkan Infromasi yang diterima dari Manajemen bahwa, piham Hotel telah mengalami kerugian dalam dua tahun terakhir.

“Situasi seperti ini, sudah berlangsung lama. Di tambah dengan kondisi pendemi Covid-19 saat ini, sehingga sektor pariwisata Bintan itu mengalami kondisi kronis yang mengakibatkan minim wisatawan” katanya.

Lanjutnya, penutupan hotel itu dalam proses, karena sesuai aturan harus melengkapi administrasi dan bukti-bukti yang harus disampaikan kepihaknya, ini sedang di penuhi oleh pihak hotel.

Salah satu yang harus dipenuhi adalah hasil audit oleh akuntan publik, terkait akan kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan.

“Janji pihak hotel dua atau tiga hari ini akan dilengkapi mereka, administrasi yang di butuhkan untuk pembuktian,” sebutnya.

Indra memaparkan, jumlah karyawan di Hotel tersebut sebanyak 500 orang, karena memang kondisi perusahaan mengalami kerugian, tetapi pihaknya tetap mengawal hal ini.

Menyikapi hal itu, Disnaker Bintan juga telah bertemu dengan pihak manajemen, untuk melakukan konsolidasi dan memberikan pembinaan serta pengarahan terkait hal-hal yang harus dipenuhi untuk proses penutupan hotel tersebut.

“Ini menjadi suatu kewajiban sesuai undang-undang ketenagakerjaan,” tutupnya.

Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Kerja Pariwisata Bintan, Mansur mengatakan, tujuan sejumlah karyawan datang kesini untuk mempertanyakan hasil pertemuan antara pihak manajemen dengan disnaker Bintan, yang semalam menandakan pertemuan di Bintan Lagon Resort.

Diketahui bahwa perusahan sedang menyiapkan administrasinya. Jika tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, ini yang di pertanyakan hasil auditnya apakah ini benar, kalau memang benar memang harus diikuti, tetapi apabila perusahaan tidak dapat memenuhi atau syarat yang ditentukan itu.

“Maka mengacu peraturan menteri ketenagakerjaan, harus membayarkan pesangon, masa kerja dan uang jasa, ada uang perumahan dan kesehatan,” ujarnya.(ond)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.