Bupati Linga Mencium Ada ‘Kongkalikong’ Penerbitan Izin Perkebunan

  • Whatsapp
Bupati Lingga, Kepri, Alias Wello.(ist)

Liputan98.com, Lingga – Mantan Ketua DPRD Lingga itu, mensinyalir ada dugaan “kongkalikong” dibalik penerbitan izin lingkungan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Citra Sugi Aditya (CSA) Nomor : 1732/KPTS-18/V/2019, tanggal 6 Mei 2019 tersebut.

Pasalnya, jelas AWe, selain ada penolakan dari pemerintah dan DPRD Kabupaten Lingga, Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.

Bahkan, pada tanggal 14 Desember 2018, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyurati Bupati Lingga Nomor :S.1526/PKTL/KUH/PLA.2/12/2018 menjelaskan, bahwa status pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lingga atas nama PT.Citra Sugi Aditya sedang dievaluasi sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor : 8 Tahun 2018.

“Ini kan jelas. Ada keberatan dari Pemkab Lingga dan ada Instruksi Presiden. Kemudian ada penegasan dari Dirjen Planologi bahwa areal pelepasan kawasan hutan atas nama PT. CSA sedang dievaluasi. Tapi, kenapa masih diproses juga. Ada apa ini?” tanya AWe.

Berdasarkan kopi dokumen yang beredar di kalangan media, izin lingkungan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit serta pelabuhan atas nama PT. Citra Sugi Aditya seluas 13.561,55 Ha itu, berada di Kecamatan Lingga Utara dan Lingga Timur.

Jika dilihat dari tanggal penerbitannya, dokumen izin lingkungan dan lampirannya setebal 89 halaman itu, ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kepri, Syamsuardi dua bulan sebelum Gubernur Kepri, Nurdin Basirun ditangkap KPK pada tanggal 10 Juli 2019.

Menyikapi “aksi koboi” Kepala Dinas PMPTSP Kepri yang menerbitkan izin lingkungan perkebunan kelapa sawit di Lingga secara diam-diam tersebut, AWe mengancam akan membawa masalah ini ke ranah hukum.

“Mereka tak berkaca pada kasus Kepala PTSP Kepri sebelumnya. Ini pasti ada oknum yang bermain. Ini kepentingan siapa? Pemerintah dan masyarakat jelas menolak. Tapi, kenapa diterbitkan juga?” tanya AWe.(red)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.