Gelaran Musda VI Bikir Golkar Siak Terpecah

  • Whatsapp
Rakornas Partai Golkar.(ist)

Liputan98.com, Siak – Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD II Golkar Siak, Kamis (20/8) dinilai ‘kangkangi’ hasil putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG). Mantan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD II Golkar Siak, Juana menilai, pelaksanaan Musda terkesan dipolitisasi oleh DPD I Golkar Riau.

“Musda itu memang benar harus dilakukan sesuai perintah DPP. Namun mekanismenya tidak benar. Maka itu kita ingin pertanyakan kepada Pengurus DPD I Golkar Riau tentang surat keputusan Nomor: SKEP-05/DPD/GOLKAR-R/VIII/2020 yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Musda tersebut,” kata Juana kepada wartawan, di Siak.

Baca jugaGolkar Pekanbaru Gelar Musda Pilih Ketua Baru

Juana dan 12 dari 14 pimpinan kecamatan (PK) Golkar Siak sempat bersitegang dengan aparat kepolisian lantaran tidak diperbolehkan masuk ke lokasi Musda di salah satu Hotel di Kecamatan Mempura, Siak itu.

“Saya dan 12 PK yang datang ini legal dan memiliki SK dari Partai Golkar. Tapi dihadang. Seperti ada pesanan ke aparat yang berjaga di sini agar kami tak diperbolehkan masuk,” ujarnya, dikutip dari Gatra.com, Jumat (21/8/20).

Baca juga DPD II Golkar Kepulauan Anambas Resmi Dipimpin Indra Syahputra

Rombong Juana cs dihadang aparat kepolisian di jalan menuju masuk lokasi Musda atau sekitar 200 meter menuju Hotel. Aparat beralasan tidak memperbolehkan Juana cs masuk lantaran tidak diizinkan oleh panitia penyelenggara.

“Padahal, kami hanya inggin mempertanyakan kepada pengurus DPD I Golkar Riau tentang SK nomor 5 yang ditandatangani oleh Ketua Golkar Riau Syamsuar dan Sekretaris Indra Gunawan Eet tentang pengesahan komposisi dan personalia DPD II Golkar Siak 2016-2020 turunan dari hasil MPG,” kata dia.

Dari 6 amar putusan mahkamah partai, lanjut Juana, tak satupun disebutkan 12 PK yang tidak diperbolehkan masuk tadi ilegal. Putusan hanya menyebutkan kepengurusan DPD II Golkar Siak di bawah Ketua Juni Rachman berakhir.

“Bunyi di amar putusan MPG itu berakhir, bukan kepengurusan tak dianggap. Artinya, kepengurusan di tingkat DPD II saja yang berakhir. Pimpinan kecamatannya tetap. Sebab di amar putusan itu tidak disebutkan soal PK,” kata dia.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.