Pembabatan Hutan Lindung di Batam Terus Terjadi

  • Whatsapp
Lokasi pembabatan Hutan Lindung di Kawasan Dapur 12 Sagulung yang kian meresahkan.(lip98.com)

Liputan98.com, Batam – Tak kurang 32 titik hutan lindung dan pesisir di Batam habis dibabat dan direklamasi oleh belasan perusahaan. Sudah lama aktifitas ilegal dikawasan hutan lindung berjalan di Batam, Kepri.

Ratusan hektar kawasan hutan lindung telah beralihfungsi menjadi tambang pasir, reklamasi hutan mangrove menjadi pemukiman atau industri dan pabrik arang.

Read More

Lamhot M. Sinaga, Kepala Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam mengatakan, mayoritas perusahaan yang melakukan aktifitas reklamasi di kawasan hutan mangrove adalah ilegal, mereka berlindung pada draf pengelola lahan (PL) dan surat keterangan masyarakat selaku Ahli Waris yang notabene pemilik lahan kebun sesuai dokumen surat, lantaran surat tersebut disaksikan Unsur Muspida setempat, atas pengelolaan kawasan hutan.

“Secara hukum itu ilegal, karena pengelolaan kawasan hutan lindung di Batam tidak cukup bermodal PL, abalagi hanya berdasarkan surat pemilik lahan kebun sesuai dokumen. Namun, tetap banyak perusahaan yang melakukan aktifitas ilegal tersebut,” ucapnya, saat dihubungi, Senin (7/9/20) di Batam.

Harusnya, kata Dia apabila dikawasan tersebut ada pengelolaan lahan oleh pihak ketiga, maka penyelesaian harus melalui jalur hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN), dengan cara mengugat SK kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) tentang pengelolaan kawasan hutan lindung.

“Hingga kini luas kerusakan kawasan hutan lindung dan hutan mangrove sangat sulit diperkirakan, karena sifatnya expansi (bertambah) terus setiap tahun,” katanya.

Lebih jauh, Lamhot merinci, apabila ingin menggarap suatu lokasi hutan mangrove, Pengelola mesti memiliki bukti keputusan pengadilan, yang menyatakan bahwasanya ada hak masyarakat yang ditetapkan oleh negara di kawasan hutan lindung yang dapat dikelola oleh pihak ketiga. Sebelum melalui jalur tersebut. Aktifitas tidak dapat dilakukan dalam bentuk apapun.

“Selama ini yang ditemukan dilapangan, mereka tidak dapat menunjukan itu semua. Hanya perpedoman pada izin prinsip, pengelola lahan (PL) dan surat keterangan kepemilikan lahan dari tokoh masyarakat,” ujarnya.(nug)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.