ATB Mengaku Dizolimi BP Batam Terkait Penyelenggaran SPAM di Batam

  • Whatsapp
Salah satu WTP milik PT ATB.(lip98.com)

Liputan98.com, Batam – PT Adhya Tirta Batam (ATB) mengaku dizolimi oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, terkait pemilihan langsung Mitra Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Batam kepada PT Moya Indonesia.

Pasalnya, BP Batam diduga menabrak sejumlah aturan dalam proses pemilihan langsung tersebut. BP Batam juga dinilai ingkar terhadap perjanjian konsesi yang telah ditandatangani bersama PT Adhya Tirta Batam 25 tahun silam.

Read More

Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto mengatakan, sejumlah indikasi pelanggaran yang ditemukan dalam proses penunjukan langsung oprasi dan pemeliharaan SPAM di Batam kepada PT Moya Asia Holding Limited selama masa transisi tersebut, sebab proses pemilihan langsung itu terkesan dipaksakan.

Baca juga : FORPPI Minta Pengolahan Air Bersih di Batam oleh BUMD

Awalnya, BP Batam hendak mengambil alih langsung SPAM di Kota Batam. BP Batam berencana membentuk Strategic Business Unit (SBU). Untuk kelancaran rencana itu, kata Benny, BP Batam juga telah melakukan proses orientasi sejak 15 Mei 2020 lalu.

“Padahal proses ini tidak berjalan sesuai rencana. BP Batam berkesimpulan tidak mampu menjadi Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan SPAM secara mandiri yang kemudian proses lelang pemilihan operator transisi pun dilakukan untuk mengelola air baku di Batam,” jelas Benny.

Proses pemilihan langsung tersebut dinilai maladministrasi, sehingga diindikasi melanggar sejumlah aturan perundangan yang berlaku. Salah satunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aturan tersebut, diakui Benny, tidak dapat dilakukan pemilihan langsung musti melalui proses lelang tender.

“Dalam pengadaan barang dan jasa tidak ada istilah pemilihan langsung, yang ada tender, penunjukkan langsung atau pengadaan langsung. Harusnya, BP Batam menjalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Alih-alih hendak mengikuti proses lelang tersebut, kata Benny, BP Batam memberi prasyarat khusus kepada ATB agar bisa mengikuti proses Pemilihan Langsung Mitra Kerjasama dengan mematuhi dan melaksanakan seluruh notisi yang dilakukan oleh BPKP paling lambat 31 Oktober 2020 mendatang.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.